IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT ON VILLAGE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY (CASE STUDIES IN ALL VILLAGES OF PADANGAN DISTRICT, BOJONEGORO REGENCY IN 2019)

Davis Budi Purnama

Abstract

The internal audit of the accounting information system in Batokan Village, which was conducted in Kasiman District, Bojonegoro Regency, aims to identify problems related to the management of village fund allocations, especially in planning, implementation and accountability. This process also provides an accounting information system for village fund allocation management, so that the performance of the Batokan village in managing village fund allocations can achieve accountability for the performance of government agencies; have a government agency performance accountability system; and produce accountability that refers to the accountability report for the performance of government agencies. The method used in this research is qualitative method. Data obtained through interview process, documentation and observation. The data analysis process used was to create an accounting information system for the management of village fund allocations by classifying conditions, criteria, causes and effects. From the research result, it can be concluded that the performance of the Batokan village in managing village fund allocation is insufficient. There are several weaknesses in Batokan Village, that are: lack of ability of village government officials to manage fund allocation; insufficient accountability reporting and have not effectively reported accountability for the realization of the use of village funds for the community.

Keywords: Internal Audit, Accounting Information System, Village Fund Allocation Management, Village Performance Accountability

Full Text:

PDF

References

Simbolon, A. (2006). Akuntabilitas Birokrasi Publik (Revisi). Yogyakarta: UGM.

Sukrisno, A. (2004). Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik (3rd ed.). Fakultas Ekonomi Universitas Tri Sakti.

Apriliani, S. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 [UNEJ]. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61025

Arens, A., & JK Loebbecke. (1996). Auditing An Integrated Approach, dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf, Auditing Pendekatan Terpadu, Edisi Revisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Arens, A., & Loebbecke, J. (1997). Auditing An Integrated Approach (Audit Pendekatan Terpadu) (Indonesia, Vol. 1). Jakarta: Salemba Empat.

Bayangkara, I. (2006). Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.

Boynton, W., Jhonson, R., & Kell, W. (2001). Modern Auditing 7 th Edition. John Wiley & Sons Inc.

Oetomo, BSD. (2002). Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010, Pub. L. No. 9, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (2010).

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2015 , Pub. L. No. 1, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2015).

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015, Pub. L. No. 2, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2015).

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 , Pub. L. No. 32, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro. (2015).

Sugiyono, D. (2008). Metode penelitian bisnis. Bandung: Alfabeta.

Diansari, R. (2015). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013 [Universitas Gajah Mada]. Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pub. L. No. 6, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).

Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 , Pub. L. No. 60, Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (2014).

Sarwoko, E. (2011). Kajian empiris entrepreneur intention mahasiswa. Jurnal Ekonomi Bisnis , 16(2), 1261–1235.

Gustiawan. (2013). Pengolahan data kependudukan: Menghasilkan laporan data penduduk, masuk, meninggal, lahir, pindah dan laporan umur.

Jogiyanto, HM. (2005). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hutagaol, J. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Pada Desa Riau Periangan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah) [UNILA].

Hall, J.A. (2001). Sistem informasi akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Yakub, J.B. (2012). Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jogiyanto, H. (1999). Analisis dan Desain Sistem Informasi pendekatan terstruktur teori dan aplikasi basis data. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Np. 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pedoman Umum, Pub. L. No. 239/IX/6/8/2003, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2003).

Konsorsium Organisasi Profesi Audit internal. (2004). Standar profesi audit internal.

Mulyadi, K.P. (2002). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.

Kristanto, A. (2008). Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. Jurnal Akutansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 , Pub. L. No. 113, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).

LPD, O.R. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jimfeb.Ub.Ac.Id, 2(2).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pub. L. No. 72, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 , Pub. L. No. 43, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Pub. L. No. 29, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (2014).

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 , Pub. L. No. 7, Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (1999).

Ratih, A. E. (2012). Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau [Universitas Maritim Raja Ali Haji].

Sawyer, B., Dittenhofer, M., & Scheiner, J. (2006). Internal Auditing (5th ed., Vol. 3). Jakarta: Salemba Empat.

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaana lokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Azhar, S. (2007). Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Pengembangan. Bandung: Lingga Jaya.

Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. EJournal Pemerintahan Integratif, 1, 51–52.

Tugiman, H. (2006). Standar profesional audit internal. : Yogyakarta:Kanisius.

Wisakti, D. (2008). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan. Skripsi. Universitas Diponegoro.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.