Analisis Retribusi dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah

Dadang Sudirno, Hani Sri Mulyani2

Abstract


Independence of Regional Development in regional autonomy is the ability of local governments to self-finance government activities, development, services to the community and manage regional finances, especially Regional Original Income (PAD) and Economic Growth Levels without relying mostly on assistance from the central government. This study aims to determine the effect of local taxes, levies and the level of economic growth on the independence of regional development in CIAYUMAJAKUNING regencies / cities for the 2011-2018 period, either partially or simultaneously. The variables used in this study are Local Taxes, Retribution, Economic Growth Rate and Regional Development Independent Ratio obtained from the website of the Directorate General of Financial Balance (DJPK) and the website of the Regency / City Central Statistics Agency (BPS) in West Java. The analytical method used is descriptive analysis method and verification. The sample selection in this study used the saturated sample method, and the samples from this study were 5 districts / cities, namely Cirebon City, Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency and Kuningan Regency in the 2011-2018 period so that 40 sample data were obtained. The analytical tool used in this research is simple linear regression analysis. The results of this study indicate that Retribution has a significant effect on the Independence of Regional Development.

Keywords


Local Taxes, Levies, Economic Growth Rate.Regional Development Independence

Full Text:

PDF

References


Abdul Halim dan Kusufi, Muhammad Syam. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.

Aditya Ramadhan Sriparno dan Maria M. Ratna Sari. 2015. Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Pada Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi.Vol.13.No.2, ISSN: 2302-8556. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali.

Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Reginoal Bruto Kabupeten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2017. https://www.bps.go.id/publication/2018/10/05/

fb46e82d2b50468f/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2013-2017.html (di akses pada tanggal 27 September 2018)

Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Reginoal Bruto Kabupeten/Kota di Indonesia Tahun 2012-2016. https://www.bps.go.id/publication/2017/09/27/ 1706a7f7a912d10a8c3ddca6/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2012-2016.html (di akses pada tanggal 27 September 2018)

Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Reginoal Bruto Kabupeten/Kota di Indonesia Tahun 2011-2015. https://www.bps.go.id/publication/2016/11/ 11/480be954c98100db49d15f8b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2011-2015.html (di akses pada tanggal 27 September 2018)

Dadang Sudirno dan L.Suparto. 2017. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Teori dan Aplikasi. Fakultas Ekonomi Universitas Majalengka. Majalengka.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. APBD, Realisasi APBD, dan Neraca. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412 (di akses pada tanggal 27 September 2018)

Endang Mulyani. 2017. Ekonomi Pembangunan. UNY Press. Yogyakarta.

Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 04. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Fajar Sidik. 2014. Majalengka Siap Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru Di Jabar Timur. http://bandung.bisnis.com/read/20140622/82446/511333/bupati-

majalengka-siap-menjadi-pusat-pertumbuhan-baru-di-jabar-timur (di akses pada tanggal 26 November 2018).

Faried Ali dan Andi Syamsu Alam. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama. Bandung.

Imam Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. BPFE Unversitas Diponegoro. Semarang.

Ilmi Yanfaunnas. 2017. 11 Pendapatan Asli Daerah BPPD Kabupaten Cirebon Lampaui Target. http://www.radarcirebon.com/11-pendapatan-asli-daerah-bppd-kabupaten-cirebon-lampaui-target.html (di akses pada tanggal 20 Oktober 2018).

Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemadirian Keuangan Daerah. Syariah Paper Accounting. ISSN 2460-0784. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manasep Orocomna, B. Elita Bharanti dan Paulus K. Allo Layuk. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Vol. 2 No. 3, ISSN 2477-7838.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Andi. Yogyakarta.

Marihot Pahala Siahaan. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Muradjad Kuncoro. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Edisi 3. Erlangga. Jakarta.

Nogi S. Tangkilisan, Hassel. 2007. Manajemen Publik. PT Grasindo. Jakarta.

Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno. 2017. Ekonomi Pembangunan. CV SAH MEDIA. Makasar.

Renny Nur’ainy, Desfitrina dan Rooswhan Budi Utomo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil). Vol. 5, ISSN: 1858-2559.

Reza Marizka. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2006-2011. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.

Rizka Lutfita Novalistia. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi.Volume 2 No.2 Maret 2016.

Rudy Badrudin. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPM. Yogyakarta.

Sugiyono. 2016. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2017. Metodologi Penelitian Kombinasi. Alfabeta. Bandung.

Sunarto dan Y Sunyoto. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi. ISSN: 0853-5205. STIE Dharmaputra Semarang.

Uhar Suharsaputra. 2014. Metode Penelitian. Refika Aditama. Bandung.

Uma Sekaran. 2014. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1083 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 Tentang Pemunngutan Retribusi Tidak Diborongkan Sama Seperti Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 Tentang Pajak Daerah Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i02.1511

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN 1412-629X l E-ISSN 2579-3055

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
web analytics