FINANCIAL RATIO ANALYSIS IN ASSESSING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF PEMALANG REGENCY
DOI:
https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6430Abstract
References
Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian. Rineka Cipta.
Fadhilah, A. N., TOHARI, A., & ZAMAN, B. (2022). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri).
Fahmi, Irfan. (2012). Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Pertama. Alfabeta.
Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ebbank, 8(1), 33-48.
Halim, Abdul. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
Hamzah, A. P., & Kustiani, N.A. (2020). Pengantar Akuntansi Pemerintah. Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Keempat. STIM YKPN.
Mahsun, Mohamad (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.
Margono. (2010). Modul Akuntansi Keuangan Daerah. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi), 14(1), 11-20.
Mulyana, B., & Sugiri, D. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah. Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN.
Muranah (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2013-2017. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
Nuzullestary, V., & Mulyaningsih, E. (2021). Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. Tirtayasa Ekonomika, 16(1), 44-58.
Oppier, H. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Benchmark, 2(1).
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021, February). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. In Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) (pp. 43-53).
Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 7(2), 147-153.
Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016. Moneter, 6(2), 179-188.
Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 7(1).
Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Pustaka Baru Press.