Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan
Kata Kunci:
governmental accounting standard, violation, incompliance, audit opinionAbstrak
Referensi
Abbas, A., Habbe, A.H, & Pontoh, G.T. 2015. Kualitas Pengungkapan Segmen dan Hubungannya dengan Biaya Modal Ekuitas. Simposium Nasional Akuntansi XVII, 1-27.
Adzani, A. H. & Martani, D. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan ketidakpatuhan regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA 17 Mataram. Lombok. Universitas Mataram 24-27 Sept 2014.
Akerlof, G.A. 1970. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara. Tujuh Tahun Kerjasama BPK RI dan ANAO. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2012. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. www.bpkp.go.id. Diakses 4 Juli 2015.
Fatimah, D., Nelly,R., dan Rasuli,M. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan erhadap Peraturan Perundang- Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengacualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi. Vol. 3, No.1.
Putri, F. N. 2015. Ananalisis Kesiapan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
Sadhrina. 2011. Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Opini BPK (Online), (http://sadhrina.wordpress.com/2011/07/19pemeriksaan-sistem-pengendalian-intern-dan-kepatuhan-dalam-pemeriksaa-dan-pengaruhnya-terhadap-opini-bpk/, diakses16/07/2016).
Safitri, N. L. K. S. A. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Sari, Diana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitiana pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). Simposium Nasional Akuntansi XVI. Bandung: Universita Widyatama Bandung.
Scott, Besley & Eugene, F, Bringham. 2008. Essential Of Managerial Finance. Fourteen Edition. New Jersey: Prentice Hall
Sipahuntar, H. & S. Khairani. 2012. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Jurnal Akuntansi.1-8.
Sunarsih. 2013. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Opini Disclaimer BPK Atas Laporan Keuangan di Lingkungan Departemen di Jakarta. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gunadarma.
Taufikurrahman. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini Audit Oleh BPK RI atas LKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
The Committee of Sponsoring Organization of The Tradeway Commision. 1992. COSO – Internal Control Intergrated Framework. The Committee of Sonsoring Organization of The Tradeway Commisionng.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Jakarta:
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2004. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
T. F. Efendi, “ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SIMPLE SALARY SIM APPLICATION IN GROGOL DISTRICT, SUKOHARJO,†vol. 2020, no. 4, pp. 1363–1372, 2020.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2004. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2006. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Citation Check
Lisensi
The copyright of the article fully belongs to the Jurnal Akuntansi dan Pajak and publishing rights belong entirely to LLPM STIE AAS SurakartaÂ
 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
