ANALISIS HALAL TOURISM DALAM MENINGKATKAN
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Heni Noviarita1, M. Kurniawan2, Gustika Nurmalia3
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung
		Email: heninoviarita@radenintan.ac.id,
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung
		Email: muhammadkurniawan@radenintan.ac.id,
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung
		Email: gustikanurmalia@radenintan.ac.id

Abstract
The purpose of this research is to see tourist destinations in Prov. Lampung has the potential to become a sharia tourism, this is supported by an assessment of four aspects in tourist objects which include attractions, amenities, accessibility and ancillary. This research is descriptive analysis, the research data is obtained by distributing questionnaires, interviews and direct observation in 6 leading tourist destinations in Prov. Lampung which is the object of research. The results showed tourist destinations have advantages including adequate attractions by presenting scenic spots, supporting facilities and infrastructure for tourists, the availability of easily obtained information, and uniqueness with the concept of sharia in managing tourist attractions. However, there are still some weaknesses that need to be improved, including the absence of a guarantee of halal food products, the unavailability of adequate public transportation to get to tourist attractions, and no optimal cooperation between the government and managers. Halal tourism in Lampung Province has an opportunity due to the absence of sharia tourism in the Lampung area and it answers the needs of the Muslim community for Islamic tourism in Lampung.
Keyword: Halal tourism, economic growth.
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk melihat destinasi wisata di Prov. Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah hal tersebut didukung dengan penilaian empat aspek yang ada di objek wisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, data penelitian diperoleh dengan meyebarkan kuesioner, interview dan observasi langsung di 6 destinasi wisata unggulan yang ada di Prov. Lampung yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa  destinasi wisata di Prov. Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah hal tersebut di dukung dengan penilaian empat aspek yang ada di objek wisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary. Destinasi wisata memiliki keunggulan meliputi atraksi yang memadai dengan menyajikan spot pemandangan, sarana dan prasarana penunjang wisatawan, ketersediaan informasi yang mudah diperoleh, serta keunikan yang berkonsep syariah dalam pengeloaan tempat wisata. Namun, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaki yaitu meliputi belum adanya jaminan kehalalan produk makanan, belum tersedianya tranportasi umum yang memadai untuk menuju tempat wisata, serta belum terjalin kerjasama antara pemerintah dan pengelola secara optimal. Halal tourism di Provinsi Lampung memiliki peluang dikarenakan belum adanya wisata syariah di daerah Lampung dan memjawab kebutuhan masyarakat muslim akan pariwisata syariah di Lampung.
Keyword: Halal tourism, pertumbuhan ekonomi.

1.	PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi di peroleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. (Todaro Michael.P dan Stephen C. Smith, 2008 : 12)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini ditunjang oleh sektor-sektor yang terus berkembang dan menunjukkan angka perbaikan dalam meningkatkan pendapatan atau devisa bagi Indonesia. Sektor-sektor tersebut seperti sektor pariwisata yang pada saat ini telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ini dapat dilihat dari meningkatnya perkembangan jumlah kunjungan turis baik wisatawan nusantara maupun manca negara. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan adalah dengan mengunjungi obyek wisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Kontribusi sektor pariwisata melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memberikan kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Menyambut potensi wisata tersebut, Indonesia menjadikan pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan nasional selain pertanian/perkebunan, minyak dan gas, serta pertambangan, seperti membuat perencanaan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 9 juta orang, dan diharapkan pada tahun 2019 mencapai 20 juta orang, sedangkan wisatawan domestik melakukan perjalanan wisata yang pada tahun 2014 mencapai 250 juta orang, diharapkan pada tahun 2019 mencapai 275 juta orang, dengan harapan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 mencapai 4,2%, diharapkan pada tahun 2019 mencapai 8%. Selain itu diharapkan pada tahun 2019 memberikan kontribusi bagi devisa mencapai Rp. 240 triliun sedangkan pada tahun 2014 hanya mencapai Rp. 120 triliun. Sehingga diharapkan pertumbuhan secara inklusif dapat meningkatkan usaha lokal dalam bidang pariwisata dan tenaga kerja yang tersertifikasi. (Deputi Bidang Ekonomi, 2014 : 2)
Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut Badan Pusat Statsitik pada tahun 2018, warga muslim di Indonesia sebanyak 87,18%, sedangkan lainnyaberagama Kristen (6,96%), Katolik (2,91%,) Hindu (1,69), Budha (0,72) dan sisanya menganut agama yang lain. Beranjak dari data tersebut maka sudah sepatutnya sektor Industri halalmelihat hal ini sebagai sebuah pasar baru yang cukup potensial karena menjadi kebutuhan mayarakat muslim.Sub Sektor dari industri halal Indonesia diantaranya adalah pariwisata halal dan makanan halal. 
Berdasarkan data Global Islamic Economy Report tahun 2016-2017, Indonesia berada pada posisi 10 produsen industri halal secara global. Secara keseluruhan total pengeluaran dunia dalam industri halal mencapai US$ 2,97 triliun. Sebesar US$ 1,9 triliun atau setara dengan Rp 25.270 triliun merupakan sumbangan dari sektor makanan. Saat ini, Indonesia belum termasuk 10 besar produsen industri makanan halal. Produsen terbesar makanan halal didominasi oleh Malaysia. Menurut Peneliti Bidang Ekonomi Islam, optimalisasi pengelolaan industri halal di dalam negeri mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data yang ada, industri makanan halal memiliki pasar yang sangat besar.
Data BPS menyatakan bahwa Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor industri makanan halal merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Rata-rata sektor industri diproyeksikan tumbuh sekitar delapan persen dalam kurun waktu hingga 2021. Dianalogikan jika Indonesia dapat menguasai 10 persen dari potensi industri makanan halal dunia yang mencapai Rp 25.270 triliun, dipastikan penerimaan hanya dari industri makanan halal mencapai Rp 2.527 triliun. Dengan demikian peningkatan sumber penerimaan negara akan semakin tinggi. (http://www.kemenperin.go.id)
Selain itu, dijelaskan pula bahwa meningkatnya populasi muslim yang berusia muda, berpendidikan, dan memiliki jumlah pendapatan yang tinggi membuat industri pariwisata internasional mulai menargetkan wisatawan muslim sebagai target pasarnya. Berdasarkan data lembaga pemeringkat wisata muslim dunia, Master Card Crescent Rating Muslim Shopping Travel Index yang dirilis 2017, jumlah muslim yang berwisata pada 2016 mencapai 121 juta. Jumlah ini bertumbuh 3,3% dari angka tahun sebelumnya sebanyak 117 juta.Dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai ke Islaman maka pariwisata Syariah dapat menjadi jawaban atas kondisi tersebut.
Pariwisata syariah saat ini memang sedang menjadi tren dunia, para wisatawan tentunya tertarik dengan konsep baru tersebut. Istilah syariah yang biasa identik dengan lembaga keuangan perlahan mulai merambat pada gaya hidup salah satunya adalah sektor pariwisata. Momentum seperti ini menarik perhatian pelaku wisata yang terlibat didalamnya, diantaranya pemerintah setempat yang terus berbenah untuk mengembangkan produk-produk wisata syariah agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi menyiapkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan syariah. Selain itu pebisnis yang bergerak di bidang pariwisata juga ikut andil dalam kemajuan pariwisata syariah salah satu contohnya yaitu menyediakan paket tour and travel berbasis syariah, restoran, hotel, dan spa yang bersetifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wisata halal mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Dalam menerapkan wisata syariah di Indonesia yang dilauncing tahun 2014, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. MUI dan Kemenpar menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wisatawan Muslim. Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, dan juga akomodasi, serta pelayanan yang sesuai standar syari’ah. Kementerian Parisiwata meluncurkan wisata halal di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia destinasi yang ramah bagi turis Muslim. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjangnya harus sesuai standar halal dari MUI. Karena itu, wisata halal perlu dilakukan dan digerakkan pada agen-agen wisata agar bisa membawa wisatawan Muslim ke tempat yang ramah dan sesuai syari’ah. (Jaelani, A., 2017 : 18)
Kementrian Pariwisata pada tahun 2015 dalam laporannya mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (halal tourism) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.
Lampung sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi tersebut antara lain alam yang indah dan hawa sejuk, dikelilingi oleh kehijauan bukit dan gunung yang banyak ditumbuhi aneka ragam bunga dan pohon. Aneka ragam budayanya juga terlihat unik dan menarik, demikian pula adat istiadatnya. Dengan kondisi demikian maka Lampung bisa dijadikan mata rantai tujuan wisata. Keindahan alam dan budaya di Lampung memang sebagian sudah digarap dengan baik, artinya sudah dijadikan sebagai tujuan wisata. Lampung adalah kota yang strategis bagi kunjungan wisata ke berbagai objek wisata. Kota ini bisa dicapai dalam 1,5 jam dari Bakauheni dan 30 menit dari Bandar Udara Radin Inten. Objek wisata pantai, budaya, alam pegunungan, hutan, sungai, selam dan memancing, mudah dijangkau dari kota ini. Objek yang satu dan lainnya saling berdekatan, bisa dipastikan kunjungan atau perjalanan wisata menjadi tidak monoton, pengalaman pun menjadi lebih beragam karena banyak tempat yang bisa dilihat. Provinsi Lampung terdiri atas 13 kabupaten dan 2 kotamadya yakni Kota Bandar Lampung dan Metro. Ibukota Lampung berada di Bandar Lampung. Ada tujuh wisata unggulan yang terdapat di Lampung, yakni Krakatau, Bandar Lampung (Teluk Betung dan Tanjung Karang), Kiluan (laut yang terdapat banyak ikan lumba-lumba di Kabupaten Tanggamus), Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Tanjung Setia, dan menara Siger. Khusus untuk Teluk Betuk dan Tanjung Karang yang sudah digabung dalam satu kesatuan yang menjadi pusat ibukota Lampung ini memiliki potensi wisata unggulan seperti adanya museum yang terletak di tengah kota, sentra kerajinan tapis, sentra penjualan kuliner keripik pisang, dan berbagai sanggar seni. Pengembangan wisata unggulan ini sudah dikemas dengan baik dan menjadi tujuan wisatawan. Adapun pantai, laut, rumah tradisioal, danau, alam pegunungan, biasanya terletak jauh dari ibukota Lampung dan ini merupakan wisata nonunggulan. Wisata nonunggulan sebenarnya cukup banyak di Provinsi Lampung, akan tetapi belum tergarap sepenuhnya, meskipun prasarana dan sarana cukup tersedia, seperti taksi, bus dalam kota dan antarkota, kereta api, restoran, penginapan, dan pusat perbelanjaan. Dengan kondisi seperti itu, maka Lampung memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata.
Berdasarkan gambaran di atas, mengingat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas muslim dan sangat membutuhkan wisata dan makanan halal dalam perjalanan wisatanya dan tersedianya potensi pasar yang besar pada sector industri pariwisata dan makanan halal di provinsi Lampung, maka  menarik untuk pengkajian lebih lanjut tentang potensi dan peran halal tourism dan halal food dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

LANDASAN TEORI
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. (Rahardjo Adisasmita, 2013 : 1) Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. (Michael Todaro, 2002 : 44)
Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi disetiap negara. Setiap negara akan berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling optimal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat luas. (Rahardjo Adisasmita, 2013 : 55)
Pada teori Klasik, ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang banyak dikemukakan oleh beberapa ekonom diantaranya adalah Mazhab Klasik. Teori ini pertama kali dilontarkan oleh Adam Smith dalam bukunya An Inquiry The Nature and Gauses of the Wealth of Nation dan The Wealth of Nations. Menurut Mazhab Klasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor:
a.	Jumlah Penduduk 
b.	Jumlah stok barang-barang modal 
c.	Luas tanah dan kekayan alam 
d.	Penggunaan teknologi.
Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisien membawa ekonomi kepada kondisi Full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. (Robinson Tarigan, 2014 : 47) Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya peningkatan produktivitas kerja.
Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu Negara/wilayah diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu.
Perubahan PDB/PDRB dari tahun ke tahun tidak hanya disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh adanya kenaikan harga-harga. Oleh karena itu perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun dengan cara menghilangkan pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai PDB/PDRB, sehingga yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah PDB/PDRB menurut Harga Konstan. Dengan demikian, perhitungan berdasarkan harga konstan perkembangan rill dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan Penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi rill dapat dihitung. 
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB Rill pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB t-1). 

Pariwisata Halal (Halal Tourism)
Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi. Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang.Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa intangible value.
Pariwisata menurut United Nation World Tourism Organitazation yaitu meliputi berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan kunjungan dan bermukim di suatu daerah di luar area yang biasa selama waktu yang tidak lebih dari satu tahun secara berulang-ulang guna rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan lainnya. (Basuki Antariksa, 2016 : 15) Wisata syariah dapat diartikan sebagai proses penggabungan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Saat ini pariwisata syariah sedang menjadi tren, konsep syariah merupakan jawaban dari tingginya untapped market yang belum tersentuh dengan maksimal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan didukung dengan beragam destinasi wisata, Indonesia sudah seharusnya memanfaatkan peluang yang ada. (Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015 : 73–80)
Ada empat faktor penting yang harus diperhatikan untuk mendukung pariwisata syariah:
a.	Lokasi : Penerapan sistem Islami di lokasi wisata.
b.	Transportasi : Implementasi sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
c.	Konsumsi : Islam sangat memperhatikan kehalalan makanan dan minuman. Hal ini terdapat pada surah Al-Maidah:3.
d.	Hotel : Segala sistem kerja dan fasilitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
Fundamental pariwisata syariah yaitu pemahaman makna halal disemua kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata. Menteri pariwisata telah mengatur tentang pelaksanaan pariwisata syariah dalam Undang-Undang pasal 6 ayat 1 Nomor 1 tahun 2016 mengatakan bahwa segala pelaksanaan yang berkaitan dengan usaha pariwisata syariah harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2016 “maksud dari perancangan undang-undang daerah tentang pariwisata syariah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan”. Objek pariwisata menjadi daya tarik yang mendasar bagi wisatawan untuk mengunjungi lokasi pariwisata di daerah hal ini ditunjukkan dalam SK MENPARPOSTEL No: KM.98/PW.102/MPPT-87 objek wisata adalah seluruh lokasi, kondisi alam yang mempunyai sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga memiliki daya tarik untuk dijadikan sebagai tempat yang didatangi wisatawan. Objek pariwisata yang dimaksud bisa berupa keindahan alam atau peninggalan sejarah tergantung dari bentuk pariwisata yang ingin dikunjungi oleh wisatawan itu sendiri.
Menurut Kementrian Pariwisata Tahun 2015, kesiapan destinasi wisata syariah, dapat dilihat melalui komponen variabel sebagai berikut:
1.	Atraksi
Atraksi yang terdiri dari alam, budaya dan buatan sedangkan untuk indikator yang terdapat pada atraksi yaitu:
a.	Pertunjukan Seni dan Budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Syariah
b.	Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan
c.	Terdapat tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim di objek wisata.
d.	Tersedia sarana bersuci yang layak (kebersihan dan ketersediaan air untuk bersuci) di objek wisata.
e.	Tersedia makanan dan minuman halal.
2.	Amenitas
Perhotelan dengan indikator sebagai berikut:
a.	Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
b.	Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
c.	Tersedia makanan dan minuman yang halal.
d.	Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
e.	Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan 
Biro perjalanan wisata dengan indikator sebagai berikut:
1)	Menyediakan paket perjalananatau wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata syariah.
2)	Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah.
3)	Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman.
f.	Pramuwisata dengan indikator sebagai berikut:
1)	Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
2)	Komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.
3)	Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai etika islam.
4)	Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
3.	Aksesibilitas
Informasi dengan indikator sebagai berikut: Kemudahan akses informasi tentang wisata syariah. Keterjangkauan dengan indikator sebagai berikut:
a.	Objek wisata mudah dijangkau.
b.	Transportasi didapatkan (darat. Laut, udara).
c.	Biaya transportasi sesuai dengan yang standard ditentukan.
4.	Ancillary
Kelembagaan dengan indikator sebagai berikut:
a.	Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata
b.	Terdapat kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata.
c.	Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata.
Pemberdayaan masyarakat dengan indikator:
a)	Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal.
b)	Sikap masyarakat atau tanggapan masyarakat menegnai wisata syariah.
Pemasaran dengan indikator:
1)	Promosi.
2)	Branding yang tepat

2.	METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. (Cholid Narbuko Dan Abu Achma, 2012 : 47) 
Penelitian field research dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan anaisis pariwisata halal dalam meningkatkan laju perekonomian di Prov. Lampung. Selain menggunaan field Research peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (library Research). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan imformasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan. (Hadi Sutrisno, 2002 : 142)
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek gejala kebiasaan kemudian di analisis dengan kritis. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.
Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, atau dalam arti lain siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Maka sampel yang digunakan untuk kepentingan penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wisatawan di 6 destinasi unggulan Prov. Lampung yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota dengan rincian sebagai berikut:
No	Objek Wisata	Lokasi	Sampel	
1	Taman Wisata Lembah Hijau 	Bandar Lampung	20	
2	Taman Nasional Way Kambas	Lampung Timur	10	
3	Pantai Tanjung Setia	Lampung Barat	20	
4	Danau Ranau	Lampung Barat	10	
5	Pantai Sari Ringgung	Pesawaran	20	
6	Grand Elty Krakatao	Lampung Selatan	20	

Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan observasi dan  kuesioner. Analisis data yang digunakan oleh penelitian ini  adalah analisis tabel dengan melalui uji validitas dan uji reliabilitas kemudian menganalisis laju pertumbuhan ekonomi prov. Lampung yang di ukur dengan data PDRB Harga Konstan. 
3.	HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.	Potensi Halal Tourism di Prov. Lampung
Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan potensi wisata syariah yang dimiliki oleh 6 destinasi wisata unggulan Prov. Lampung, dapat disimpulan bahwa destinasi wisata mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi wisata syariah. Hal ini dapat diketahui dari empat faktor yang telah dikemukakan oleh Kementrian Pariwisata (2015) yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ancillary.
Hasil penelitian terkait dengan atraksi wisata, menunjukan bahwa atraksi yang dimiliki tempat wisata berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata syariah di Lampung. Potensi tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang ada pada atraksi terkait dengan indikator dalam melihat kesiapan atraksi yang ada Destinasi Wisata. Oleh karena itu, pihak pengusaha sebagai pengelola dapat mengembangkan dan  menerapkan wisata berbasis syariah kedepannya dengan lebih baik lagi serta tetap menjaga atraksi yang sudah ada dengan melakukan pembaruan atau tetap menjaga yang sudah ada.
Kemudian aspek amenitas meliputi akomodasi, fasilitas ibadah, restourant wisata syariah, menurut hasil penelitian menunjukan bahwa akomodasi pada penginapan siap dalam menunjang tempat wisata yang berpotensi sebagai destinasi wisata syariah. Secara umum, ketersediaan akomodasi pada beberapa hotel atau tempat menginap yang berada di Lampung sudah menerapkan konsep syariah baik dari segi produk, pelayanan, dan pengelolaannya. Dalam produk yang di berikan mengedepankan produk halal, sedangkan dari pelayanan lebih melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, dan tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi atau asusila, dll. Serta dari pengelolaannya, seluruh karyawan dan karyawati memakai pakaian sopan, dan karyawati menggunakan jilbab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya kesiapan akomodasi yang dapat menunjang keberadaan dan eksistensi wisata sehingga dapat semaking berkembang dari waktu ke waktu.
Kemudian restoran ataupun foodcourt yang berada di tempat wisata menunjukkan bahwa ketersediaan makanan dan minuman serta kebersihan pada destinasi wisata membuktikan kesiapannya untuk menjadi tujuan wisata syariah. Secara umum, penyedia jasa makanan dan minuman yang berada di Lampung dalam pengolahan dan penyajiannya sudah menerapkan prinsip halal. Namun, hal tersebut belum diperkuat dengan adanya sertifikat halal dari MUI untuk tempat wisata. Oleh karena itu, pihak pengelola secepatnya mengurus sertifikat halal dari MUI. Dengan demikian, kehalalan dalam produk makanan dan minuman menjadi nilai penting yang harus diusahakan oleh pengelola destinasi untuk memperoleh image yang positif dari wisatawan sebagai wisata syariah di Lampung. 
Aspek selanjutnya yaitu aksesibilitas terhadap kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang destinasi wisata dimana daerah wisata mudah dijangkau dengan transportasi darat, laut, maupun udara, serta biaya transportasi bagi wisatawan sangat terjangkau berada pada kategori setuju. Ketersediaan informasi dapat diperoleh melalui media internet maupun non internet yang disediakan oleh pelaku usaha wisata maupun masyarakat sekitar. Sedangkan ketersediaan infrastruktur dan jalan juga sudah cukup baik namun masih ada beberapa jalan yang berlubang. Kemudian aksesibilitas tempat wisata yang jauh dari pusat kota sedikit menjadi kendala bagi wisatawan. Kendala lainnya yaitu masih minimnya angkutan umum untuk menuju tempat wisata tetapi dengan adanya kendaraan online akan memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ketempat wisata. Beberapa kendala tersebut tidak menghambat wisatawan untuk tetap berkunjung ke lokasi wisata karena pada dasarnya destinasi wisata tersebut mempunyai daya tarik sendiri untuk di kunjungi.
Dengan demikian dari aspek aksesbilitas lebih menekankan pada penyediaan akses transportasi baik kendaraan umum maupun pribadi, jalan-jalan di sekitar tempat wisata perlu dibangun dan diperbaiki sehingga dapat mengurangi waktu tempuh serta mudah dilalui oleh wisatawan khususnya yang berasal dari luar daerah Lampung.
Aspek ancillary pada wisata objek penelitian menurut wisatawan dalam kondisi cukup baik. Hal tersebut didukung dengan adanya promosi dari pihak pengelola wisata menggunakan media online maupun offline. Promosi tersebut sangat penting untuk mengenalkan dan memasarkan tempat wisata.
Adanya promosi akan berdampak positif bagi pengusaha wisata serta membuat tempat wisata semakin berkembang dan banyak dikenal oleh wisatawan baik secara nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan pengembangan wisata pengelola dapat menggunakan paket wisata seperti voucher, paket penginapan dll. Tetapi menurut presepsi responden masih ada kendala dalam mengenalkan wisata berbasis syariah karena kurangnya perhatian dan tidak adanya sosialisasi tentang wisata syariah di Lampung membuat kesulitan pengelola untuk mengenalkan wisata di Puncak Mas apalagi tempat wisata ini berpotensi sebagai wisata berbasis syariah.
Pada dasarnya pengembangan wisata harus ada campur tangan dari pemerintah, lembaga ataupun masyarakat sekitar terkait untuk memajukan destinasi wisata khususnya wisata daerah. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi atau pengenalan tempat wisata yang berbasis wisata syariah.
3.2.	Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di  Prov. Lampung
Wisataf halalf adalah fsuatu fprodukf barufdarifpasarfmuslimfdanfnon muslim. fDif dalamf Al Qur’anf AllahfSWT fmenyuarakan fpadaf umatnyaf untuk fmelakukanf perjalananf atauf travellingf hal finif bertujuan fagar fumatnyaf selaluf senantiasa fbersyukurf atasf kelimpahan frezeki fdif bumi.f Wisataf halal fdapat fdipahami fsebagaif nilai-nilaif ajaranf islamf yang fdiimplementasikanf sebagaif landasan fdalamf melakukanf perjalanan fwisata ftanpa fmendiskriminasikanfwisataf non-muslim.
Keberadaanf pariwisataf syariahf dapatf menyokongf pertumbuhanf ekonomi fdengan fmenghidupkan findutri fkreatiff masyarakat.f Salah fsatuf sumber fpendapatan fdaerah fmerupakan fdari fsektor fpariwisata.f Semakinf meningkatnya fpengunjungf wisatawanf kefdaerah fwisata ftersebutf akanf berpengaruh fpositiff terhadap fpendapatan fdaerahf tersebutf melaluif retribusi Fcottage, GSG, dan retribusi masuk kawasan wisataf yangf ada fdidaerahf wisata ftersebut.f Keberhasilanf suatuf pariwisataf suatuf daerahf sangat ftergantung fpada fjumlah fwisatawanf kefdaerahftersebut.
Laju pertumbuhan ekonomi Prov. Lampung berdasarkan data BPS dengan indikator PDRB ADHK dapat di lihat dari gambar berikut: 

Gambar. 4.1 BPS 2020, diolah.
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi prov. Lampung mengalami fluktuatif. Ada fdua fhalf yangf membangun fpariwisata fberhubunganf dengan laju perekonomian daerah yaitu: 
1.	Pariwisataf berdampakf pada fekonomi fkarnaf dapatf menciptakanf lapangan fkerja,f berpengaruh fterhadap fpendapatan,f neracaf pembayaran,f penerimaan fdevisaf dari fbeberapaf hal fsepertif belanja fwisatawan,f pembangunan fpariwisata, fimforf maupun feksforf barang fdanf lain-lain.f
2.	Kepariwisataan fmerupakan fkegiatanf pemakain fjasa fyang fberanekafragamf atau fkepariwisataanf adalahf suatuf kumpulan fdari fberanekafragam pemakaianf jasa,f sehingga fparaf wisataan fmemerlukanf jasafhotel,f jasaf makan/minum, fjasafangkutan,f danflain-lain.fSektorf pariwisata fhalal fdif Prov. Lampung  mampu fmemberikan kontribusi fyangf besarff danf dampak signifikanf bagi fperekonomian fdaerah apalagi jika di dukung oleh peraturanf daerahf  agar fterjalin fkerjasama fantaraf masyarakatf dan fpemerintahf daerah dalamf mewujudkanf Prov. Lampung sebagaif pariwisata halal. Dalam hal ini pemerintah sedang giat merealisasikan wacana tentang pariwisata halal ini serta berusaha fmengembangkanf pariwisataf agar destinasi wisata yang ada di prov. Lampung flebihf dikenalf lagif difmancaf negara.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1.	Destinasi wisata di Prov. Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah hal tersebut di dukung dengan penilaian empat aspek (atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary). Destinasi wisata memiliki keunggulan meliputi atraksi yang memadai dengan menyajikan tiga spot pemandangan, sarana dan prasarana penunjang wisatawan, ketersediaan informasi yang mudah diperoleh, serta keunikan yang berkonsep syariah dalam pengeloaan tempat wisata. Namun, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaki yaitu meliputi belum adanya jaminan kehalalan produk makanan, belum tersedianya tranportasi umum yang memadai untuk menuju tempat wisata. 

3.	belum terjalin kerjasama antara pemerintah dan pengelola secara optimal.
4.	Halal tourism di Provinsi Lampung memiliki berpeluang dikarenakan belum adanya wisata syariah di daerah Lampung dan memjawab kebutuhan masyarakat muslim akan pariwisata syariah dengan demikian ekonomi masyarakat sekitar akan meningkat yang berdampak pada pendapatan daerah yang semakin bertambah dengan demikian laju perekonomian di Provinsi Lampung meningkat. 

5.	UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbabagai pihak yang telah mendukung sehingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih.

6.	REFERENSI

Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Alwafi Ridho Subarkah, Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah, Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018)
Barbara G.Tabachnick dan Linda S. Fidell. 1996. Using Multivariate Statistics, .Third Edition.HarperCollins College Publisher.
fBacruddinfSalehfLaturiean. 2019. fStrategifBisnisfPariwisata. fBandungf:fHumainiora.
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
Deputi Bidang Ekonomi. 2014. Pembangunan Pariwisata 2015-2019. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
Djamaludin Ancok. 1989. Metode Penelitian Survei .Jakarta: LP3ES.
Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah wisata halal: peluang dan tantangan, Journal of Halal Product and Research (JHPR) Vol. 01 No.02, Mei-November 2018.
Faqiatul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwantini, Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia.Jurnal Muqtasid, 9(1). 2018.
Hadi Sutrisno. 2002. Metode Research. UGM: Yogyakarta.
fIfGustifBagusfRaifUtama. 2014. PengantarfIndustrifPariwisata. Yogyakartaf:fDeepublish.
------------------------------.2017. fPemasaranfPariwisata.fYogyakartaf:fCVfAndifOfft.
Jaelani, A. Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospect. International Review of Management and Marketing, Vol. 7 No. 3, 23-34. 2017.
James j. Spillane. 1987.  Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: Kanisius.
J. Supranto. 2004. Analisis Multivariat: Arti & Interpretasi. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Muljadi A.j. 2010, Kepariwisataan dan 
perjalanan.  Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Moh Pabundu Tika. 2006.  Metode Risert Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.  Bandung
: Alfabeta 
Sukirno, Sadono, Makroekonomi. 2010. Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda.
Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional.Jakarta: PT. Bumi Aksara 
Todaro, Michael P. 2009. Pembangunan Ekonomi. jilid 1, Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith .2008. Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Sembilan. Jakarta : Erlangga.