IDENTITAS INKLUSIF DALAM PENGANGGARAN DISABILITAS

Penulis

  • Risma Wira Bharata Universitas Tidar, Indonesia
  • Siti Afidatul Khotijah Universitas Tidar, Indonesia
  • Nuwun Priyono Universitas Tidar, Indonesia

Kata Kunci:

Identitas Inklusif, Penganggaran, Kesejahteraan Penyandang Disabilita

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penerapan indentitas inklusif dalam penganggaran disabilitas di kabupaten Gunungkidul. Kabupaten yang telah memproklamirkan sebagai kabupaten inklusif sejak tahun 2014. Penelitian ini akan dianalisis berdasarkan kajian dokumen pemerintahan dan studi lapangan mengenai pengganggaran untuk penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Hasil penelitian ini bahwa identitas inklusif dalam penganggaran disabilitas dapat disimpulkan sudah baik penerapannya, dengan skor yang diperoleh sebagian besar diatas 4 dari 5.

Referensi

Akbar, R. (2011). Performance Measurement and Accountability in Indonesia Local Government. Curtin University.

Dewi, N. M., & Sudana, I. P. (2013). Pengaruh Penganggaran Partisipatif pada Senjangan Anggaran dengan Budgetary Control dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Univervitas Udayana , 707-722.

Hansen, J. R., & Host, V. (2012). Understanding the Relationship Between Decentralization Organizational Decesion Structure, Job Context, and Job Satisfaction-A Survey of Danish Public Managers. Review of Public Personell Administration, 32(2) 288-308.

Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Peters, D. H., Chakraborty, S., Mahapatra, P., & Steinhardt, L. (2010). Job Satisfaction and Motivation of Heath Workers in Public and Private Sectors: Cross-Sectional Analysis from Two Indian States. Human Resources for Health.

Pfeffer, J. (1982; dalam DiMaggio & Powell, 1983). Organizations and organization theory. Boston: Pitman Publishing.

Powell, M. S. (2011). The nexus between ethical corporate marketing, ethical corporate identity and corporate social responsibility: An internal organisational perspective. European Journal of Marketing, Vol. 45, Issue: 9/10, 1365-1379.

Powell, S. M., Elving, W., Dodd, C., & Sloan, J. (2009). Explicating ethical corporate identity in the financial sector. Corporate Communications: An International Journal, Vol. 14 Issue: 4, 440-455.

Solikin, A. (2005). Accountability Reporting in Indonesia: When Self-Serving Attributions Exaggerate Perceived Performance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 21-33.

Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Indonesia.

(t.thn.).Undang-Undang No 4 Tahun 1997. Indonesia.

Wahyuningrum. (2008). Hubungan Kemampuan, Kepuasan dan Disiplin Kerja dengan Kinerja Pegawai di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Semarang: Tesis Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.

Diterbitkan

2023-05-13

Cara Mengutip

Bharata, R. W., Khotijah, S. A., & Priyono, N. (2023). IDENTITAS INKLUSIF DALAM PENGANGGARAN DISABILITAS. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 24(1). Diambil dari https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/8625

Citation Check

Artikel Serupa

1 2 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.