INVESTIGASI KUALITAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DIY

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berbentuk badan hukum publik dan secara terus menerus berusaha meningkatkan kinerja karyawan dalam mewujudkan Good Corporate Governance. BPJS Ketenagakerjaan merupakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan Good Corporate Governance dengan mengadopsi prinsip Good Governance dan best practice yang berlaku di Indonesia. Faktor risiko tata kelola perusahaan yang disebabkan oleh sumber daya manusia dan dapat mempengaruhi prinsip good corporate governance pada BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui kinerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Good Corporate Governance dan mengetahui kompetensi karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor Wilayah (Wilayah II) Kanwil Jateng & DIY, Wakil Kepala Wilayah Keuangan dan Manajemen Risiko, Wakil Kepala Wilayah Digitalisasi, Human Capital dan Aset, serta Wakil Kepala Wilayah Pengawasan dan Pemeriksaan. Objek penelitian adalah investigasi kualitas good corporate governance pada institusi pemerintah, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan objek lokasi adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Hasil dari penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan perbaikan secara berkelanjutan. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki kualitas tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian good governance yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menggunakan pedoman penilaian 9 area spesifik pada ISSA Guidelines on Good Governance, antara lain perencanaan strategis, manajemen risiko, audit internal operasional, penilaian aktuaria mengenai ketahanan dana, menegakkan prinsip kehati-hatian manajer investasi dalam mengelola investasi, pencegahan dan pengendalian kesalahan, penggelapan dan fraud dalam pengelolaan iuran dan pemberian manfaat, standar layanan untuk peserta dan penerima manfaat, kebijakan SDM: pengembangan, retensi dan kaderisasi, serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kata kunci: Investigasi Kualitas, Good Corporate Governance, tata kelola Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan