ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENCEGAHAN FRAUD DAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA

Authors

  • Melda Mariana Poeh
  • Selfesina Samadara
  • Tiffany N. P. Gah
  • Febriyanti K Mooy

DOI:

https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15649

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Daerah Nusa Tenggara Timur dalam mencegah fraud dan penyalahgunaan dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan metode analisis data yang telah digunakan oleh Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjalankan perannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam pengawasan dana desa yaitu peran sebagai pengawas, peran sebagai konsultan, dan peran assurance yaitu monitoring dan evaluasi. Bentuk dari pelaksanaan ketiga peran tersebut yaitu untuk menjalankan perannya sebagai pengawas Inspektorat membuat Program kerja Pengawasan Tahunan, dan untuk menjalankan perannya sebagai konsultan Inspektorat membuka klinik konsultasi, serta untuk menjalankan perannya sebagai assurance Inspektorat menjadi pengawas dalam memonitoring dan mengevaluasi dengan tujuan agar dapat mengetahui pengelolaan Dana Desa telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan Saran/Rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Kata Kunci: Peran APIP, Inspektorat, Pengawas, Konsultan, Fraud, Dana Desa Abstract This study aims to determine the role of the Government Internal Supervisory Apparatus, namely the East Nusa Tenggara Regional Inspectorate in preventing fraud and misuse of village funds in East Nusa Tenggara Province. Data collection techniques in this study were interviews, observations, and documentation with data analysis methods that have been used by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the East Nusa Tenggara Provincial Inspectorate has carried out its role as the Government Internal Supervisory Apparatus in supervising village funds, namely the role as a supervisor, the role as a consultant, and the role of assurance, namely monitoring and evaluation. The form of implementation of the three roles is to carry out its role as a supervisor, the Inspectorate creates an Annual Supervision Work Program, and to carry out its role as a consultant, the Inspectorate opens a consultation clinic, and to carry out its role as an assurance, the Inspectorate becomes a supervisor in monitoring and evaluating with the aim of being able to find out that the management of Village Funds has been carried out in accordance with applicable provisions and provide Suggestions/Recommendations for improvements to the management of Village Funds. Keywords: Role of APIP, Inspectorate, Supervisor, Consultant, Fraud, Village Fund.

References

DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Retrieved from https://www.acfe.com/report-to-the-nations.aspx

Aquino, T. (2022). 71 Kades di NTT Korupsi Dana Desa, 4 Orang Tilep Hingga Miliaran Rupiah. Wartasasando.Com. https://wartasasando.pikiran- rakyat.com/news/pr-2174183580/71-kades-di-ntt-korupsi-dana-desa-4-orang- tilep-hingga-miliaran-rupiah?page=all

E. G. Lumempouw, G. B. Nangoi, and L. Kalangi, (2021). Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip) Dalam Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud Biaya Perjalanan Dinas (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara), J. Ris. Akunt. dan Audit. "GOODWILL, vol. 12, no. 2, pp. 252–263.

INSPEKTORAT. (2020). Tugas, Fungsi dan Peran APIP sesuai Permendagri. Inspektorat.Jogjaprov.Go.Id. https://inspektorat.jogjaprov.go.id/about/

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In Corporate Governance (pp. 77–132). Gower.

Majalah Maya KSAP 1 Oktober 2020

Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian dalam negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor NK/1/1/2023 tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

Muhammad Shoim, 2009, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern oleh APIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standart Audit APIP

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Purab, Y. (2024). Korupsi Dana Desa Rp 186 juta, Kades dan Bendahara di Lembata Tersangka. Detik Bali. https://www.detik.com/bali/hukum-dan- kriminal/d-7213268/korupsi-dana-desa-rp-186-juta-kades-dan-bendahara-di- lembata-tersangka

Rep Kurniasari, Devi. (2020). “Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018â€. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Saldana., Miles & Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis. America: SAGE Publications

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kombinasi. Edisi Ketiga. B

Downloads

Published

2024-12-17

How to Cite

Poeh, M. M., Samadara, S., N. P. Gah, T., & Mooy, F. K. (2024). ANALISIS PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENCEGAHAN FRAUD DAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA. JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA, 8(4). https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15649

Issue

Section

Articles

Citation Check