AUDIT INVESTIGASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH

Penulis

  • Andreas Eno Tirtakusuma Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15229

Abstrak

The main use of Village Funds is directed for community development and empowerment projects, including the development of basic services: education, health, infrastructure and basic needs. Its effective management is an integral part of overall village financial management in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Transparency and accountability are very important considering the potential for abuse such as Village Fund corruption cases. In Dusun Selatan District, South Buntok Regency, Central Kalimantan Province, there are 24 villages where part of the Village Fund is set aside and collected as participation in the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), with the business name: "BUMDes BERSAMA 24." An investigative audit conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) concluded that (in the 2018-2020 period) there was State financial losses amounting to IDR 583,553,383.00. The research is intended to examine investigative audit practices and the use of audit results in prosecuting Village Fund corruption cases, especially regarding the irregularities in the "BUMDes Bersama 24" management. It was found that the Investigation Audit was the basis for calculating state financial losses in the Village Fund corruption case, even though the audit was not carried out by the BPK (Financial Audit Agency). Keywords: Village Funds, Village BUMN, Investigative Audit

Referensi

Agoes, Sukrisno. Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Buku I. Ed. 5. (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Apriliano, Bayu. “KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Desa.†Kompas.Com. 2022,.https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/230628878/kpk-sebut-korupsi-dana-desa-masuk-3-kasus-terbanyak-dalam-korupsi?page=all. Diakses 14 Juni 2024

Arif, Bahtiar dkk. Akuntansi Pemerintahan. (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

Bastian, Indra. “Filosofi Manajemen Keuangan Publik.†dalam Modul I EKAP4405. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4405-M1.pdf. Diakses 14 Juni 2024.

BPK. “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.†https://banten.bpk.go.id/standar-pemeriksaan-keuangan-negara/. Diakses 14 Juni 2024.

BPKP. “Petujuk Pelaksanaan bimbingan dan Konsultasi pengelolaan Keuangan Desa.†2015. http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/juklakbimkonkeudes. Diakses 14 Juni 2024.

Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).

Durnila, Kristiana dan Cahyo Budi S, “Pengaruh Audit Forensik dan Kompetensi Pemeriksa Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderating pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau,†dalam Measurement Vol. 12 No. 1 (2018).

Elder, Randal J. dan Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf. Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia). (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. (Jakarta : Salemba Empat, 2015).

Hasbi, Andi Septiani Ewiantika. Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Profesional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan), (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2019).

Indonesia, UU tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LN 2014/7, TLN. 5495.

Indonesia, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN 1999/140, TLN 3874.

Indonesia, UU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, LN 2001/134, TLN 4150.

Indonesia, UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004, LN 2004/66, TLN 4400.

Ihulhaq, Nasha dkk. “Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian Fraud,†dalam Prosiding Akuntansi Vol. 5 No. 2 (2019).

Maaardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 3283 K/Pid.Sus/2022, tanggal 3 Agustus 2022.

Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 3289 K/Pid.Sus/2022, tanggal 03 Agustus 2022

Mamahit,Atrisia Inayati dan Dekar Urumsah, “The Comprehensive Model Of Whistle-Blowing Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection,†dalam Journal Of Accounting and Strategic Finance (JASF), Vol. 1 No. 2 (2018).

Miles dan Hubberman, Analisis Data Kualitatif. (Jakarta : UIi Press, 1992).

Mulyadi. Sistem Akuntansi. Cet. IV. (Jakarta : Salemba Empat, 2014).

Nazir, M. Metode Penelitian. (Jakarta : Ghali Indonesia, 1999).

Ningtyas, Pravitasari Eka. “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah†dalam Jurnal Ilmu dan Akuntansi, Vol. 4 Nomor 1 (2015).

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. “Profil Kab. Barito Selatan,†https://home.baritoselatankab.go.id/. Diakses 14 Juni 2024.

Pengadilan Negeri Palangkaraya, Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPk/2021/PN.Plk, tanggal 20 Januari 2022.

Pengadilan Negeri Palangkaraya, Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plk, tanggal 20 Januari 2022.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Putusan Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2022/PT PLK, tanggal 4 Maret 2022.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Putusan Nomor: 5/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLK, tanggal: 4 Maret 2022

Prasetya, Gede Edy. Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Yogyakarta: Andi, 2005).

Raba, Mieke Rayu. “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan Teradap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006†dalam Lex Crimen Vol. 6 No. 3 (2017).

Renyowijoyo, Muindro. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).

Ritonga, Andika Fransiska. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada DPKAD Pemerintahan Kota Bandung†(Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2015).

Sadya, Sarnita. “ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022.†DataIndonesia.id. 2023. https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022. Diakses 14 Juni 2024.

Santiks, Erlina F. “Sektor Kasus Korupsi yang Sebabkan Kerugian Negara pada 2022, Terbesar Perdagangan.†Databoks. 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar-perdagangan. Diakses 14 Juni 2024.

Sjafrina, Almas, Egi Primayoga dan Kurnia Ramadhana. “Cegah Meluasnya Korupsi Dana Desa.†ICW. 2017. https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa. Diakses 14 Juni 2024.

Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).

Susilawati dan Dwi Seftihani Riana, “Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,†STAR, [S.l.], Vol. 11 No. 1 (2014), p. 15-32, http://www.jurnalstar.stembi.ac.id/index.php/jurnalstar/article/view/45, diakses 14 Juni 2024.

Unduhan

Diterbitkan

2024-10-12

Cara Mengutip

Tirtakusuma, A. E. (2024). AUDIT INVESTIGASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN KALIMANTAN TENGAH. JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA, 8(4). https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15229

Terbitan

Vol 8 No 4 (2024): EDUNOMIKA

Bagian

Articles

Citation Check